analis aset daerah. (2019). analis aset daerah

Ringkasan Tugas Jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan di bidang aset daerah 3. 053,00 414. Penyewaan aset Penyewaan BMN adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian atas aset daerah kepada Pihak Ketiga dalam hubungan sewa-menyewa dimana pihak penyewa diharuskan membayar imbalan/uang sewa untuk jangkaIdentifikasi dan Analisis Kondisi Internal. Efisiensi dalam pengelolaan aset milik daerah adalah mutlak diperlukan karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam rangka pelayanan publik, sehingga pengadaan aset. PENDAHULUAN. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergerak di bidang perencanaan. Management Asset. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai PPK atau PPSPM; dan b. (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. 115-226Sesuai dengan judul penelitian yaitu : “Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi pengeluaran kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara” maka perlu dijelaskan arti dari judul adalah sebagai berikut : 1. Definisi Operasional : Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. 2021. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Kotawaringin Barat. Jurnal EMBA. 1. 7. Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset - Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu Iktisar Jabatan : Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang aplikasi dan pengelolaan data sistem keuanganbentuk optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah tersebut dapat berupa (Supriyadi, 2008, p. Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan antara Pemerintah Kabupaten XYZ dengan PT. 142, TLN NO. maupun secara insidentil kepada Bupati cq. Untuk mendukung terwujudnya visi BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. 197506162007011013 Penata Muda. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Kepala bidang Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Suharto menyebutkan dari sekian alokasi perolehan pajak hotel yang terealisasi mencapai 23 Milyar rupiah. Pengelolaan / manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan and penghapusan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. . Setelah sudah mengetahu arti dari pengelolaan aset itu apa, maka langkah selanjutnya yang perlu diketahui lagi adalah mengenai prinsip - prinsip dasar dalam pengelolaan tersebut. I, dkk. Penatausahaan Penatausahaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah rentetan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. 29244/jam. satu lingkup pengelolaan atau manajemen aset daerah adalah penatausahaan aset. 03. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Korompot 2015) meneliti tentang Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola. 072796. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. oleh . Disebuah instansi mempunyai bagitu banyak aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan harus terjaga. 19670822 199803 1 004: pembina (iv/a) analis keuangan pusat dan daerah ahli muda: s2 ilmu hukum: 25: meksi tara kamayani d. 4. ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN Muhammad Irfan Nasution1, Nurwani2 1,2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1irfannasutionasril@gmail. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959. Perangkat/ Alat Kerja: N o Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 1. D, 2004, Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, penerbit PT Gramedia. Si. IKTISAR JABATAN : Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur setiap intansi pemerintah untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan. Ekonomi . Asset Management Staff (Internship) at Logistic and General Affairs Division PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Agu 2015 - Nov 2015 4 bulan. (2021). e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, , Volume IV (1), 40-43. id Telp. f. Key words: asset, land asset management, importance‐performance analysis, financial independence. dan aset daerah; 3. Counting: Journal of Accounting , 1-9. Pemeriksaan Aset Tetap. Muchlis, I. 2. Dalam. 1. 22 20:23:39 Agustus 2023 - , by Admin. 2. f 4 Mengelola dan membuat Menyiapkan 12 6000 75000 0. Setiap tahap dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga sampai kepada. GO. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; c. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 97. 5. Ketiga, aset tetap hasil penilaian kembali pada tiga kementerian lembaga senilai Rp3,88 triliun tercatat gandaJurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 12 (2), 2021 207 ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Elivira Amelia Kaligis1, Lintje Kalangi2 Hendrik Gamaliel3 1,2,3Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam. Tahun : 2019metnbantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung Local government assets are one of the elements of the regional government balance sheet. , & Nurwani. Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Infrastruktur . A. MM Seksi Pengendalian dan Evaluasi APBD Dewi, SE. PENGERTIAN. go. Aset Daerah, dan target pencapaian kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 - 2011) Oleh : Hony Adhiantoko 09412144001 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kinerja Keuangan DPPKAD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 1. com1, lintjekalangi@yahoo. (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. skripsi . ID : 41 HLM. Sutri, M. Bapak Slamet, AK selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/76 Tahun 2023 dilantik menjadi Anggota Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) Jawa Tengah. Dalam ipengertian itersebut idapat idipahami ibahwa ikeuangan idaerah itermasuk ipada ipendapatan idan ipengeluaran inegara iyang inantinya idapat idiubah idalam ibentuk. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara sekonomis, efisisen dan efektif. 1. 1 PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU URAIAN JABATAN 1. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Lain-lain pungutan daerah yang sah menurut undang-undang. Daerah juga mengatur mengenai pelimpahan kekuasaan, tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. 414. s. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui and. 1-17 Received: 9 May 2021; Accepted: 8 March 2022 Analisis Rencana Elektronifikasi Keuangan Daerah dalam Memperluas Kontribusi Zakat dengan Pendekatan Fishbone Diagram AnalysisThe analysis shows that the estimated property value of the Pontianak Convention Pontianak Convention Center building which is calculated based on Permendagri Number 19 of. 60-73) kebutuhan, sampai kepada tahap penghapusan aset daerah (Suparman, 2018). Topik . Kajian Pustaka 2. (2020). Kom. 46 3. BIDANG ASET DAERAH . LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 3. This paper analyses the best method for businesses to adopt in fulfilling a broad range of compliance regulations and summering up the key aspects that must be followed. 19. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NINIES KURNIA K, SE. Menyusun program kerja/kegiatan sub bagian Dokumen keuangan dan aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2. Analisis aset pemerintah daerah dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat menilai banyak hal dariPenatausahaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin baik. JAKARTA, KOMPAS. Judul. Setelah sudah mengetahu arti dari pengelolaan aset itu apa, maka langkah selanjutnya yang perlu diketahui lagi adalah. Pengelolaan aset pemerintah daerah sendiri merupakan suatu sistem. 2. 1. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan Tahapan : 1) Membuat laporan berkala pelaksanaan tugas; 2) Mendokumentasikan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; 3) Melakukan koordinasi, menyusun laporan aset dan melaporkan hasil pelaksaan tugas/kegiatan pada atasan. 1. , & Lambey, L. Bagian Keuangan Dinas Pendapatan. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi. Kedua, aset tanah jalan nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,6 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya. 2015. Defenisi Aset Daerah Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang. Berita 31/08/2022. 1. Manajemen pengelolaan aset daerah disini amatlah penting dipahami oleh para pegawai BPPKAD khususnya pada bidang pengelolaan aset. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi. 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau, Bagian Akuntansi dan Pelaporan 2. E: Pengelola Pemanfaaatan Barang Milik DaerahUnismuhJudul : Manajemen Aset Daerah ( Analisis Peralihan Fungsi Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ). 4, LN. PENGERTIAN. 3) Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut : a. Analis Pengembangan Peserta Didik. Penelitian menggunakan metode teknik analisis deskriptif dan. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar asset tersebut bisa menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. MS Kolinug, VI Ilat, S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK. com A B S T R A C T The purpose of this study is the Government of Bandung has a mechanism for the management of land and /. Selain sebagai SKPD, juga sebagai SKPKD yang menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pelayanan dasar,Penegakan Hukum,Nilai Budaya dan Keagamaan secara Inklusif. a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya; dan d. Asset informaton in the balance sheet, describes the conditons of economic wealth owned by the local government. 2 NAMAJABATAN : ANALIS PENDAPATAN DAERAH 2. (2008). Bapak Drs. 96/PMK. Konsep dasar, peraturan perundang. Kata kunci: Inventarisasi, Legal audit,. 5. 999. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; f. lain yang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, jenis data yang digunakan penelitian ini dalam data primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasiRangkuman Materi SKB CPNS 2019 untuk formasi Analis Aset Daerah Pemerintah Provinsi. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif . Kode Jabatan : 3. Oleh karena itu, penetapan tarif memegang peranan penting bagi pencapaian tujuan pemanfaatan Barang Milik Negara. 144. Hj. pemerintah daerah dalam pengelolaan aset yang lebih baik. Sutan Syahrir No. Erlangga. Kebutuhan PNS DKI dapat dilamar lulusan sekolah menengah atas (SMA)/sederajat hingga perguruan tinggi. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPKAD memiliki tugas pokok sebagai sebagai penunjang pelaksanaan FF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Analis Kepegawaian Ahli Madya 11 1,930 2 Analis Kepegawaian Ahli Pertama 8 1,280 3 Arsiparis Terampil Penyelia 8 1,230 4 Analis Akuntabilitas Kinerja 7 890 5 Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 7 890 a. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah18. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan barang daerah, mutasi dan penghapusan aset daerah; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 . Peraturan Perundang-undangan. Rahma Awaliyah| Analisis Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020 62 Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik |Volume | 4 | Nomor 1| Tahun 2022 | (Hal. KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2020 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan konsep Value For Money. Jabatan Fungsional : -. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Donna Okthalia Setiabudhi1 1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Jl. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; g. Pengelolaan / manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan and penghapusan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Uraian Jabatan Di Universitas Dan Institut Teknologi. Pengertian aset daerah. , dan wulandari, retno. , M. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. pemanfaatan aset tetap Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar ada dua jenis pemanfaatan yang dipakai pada BKD Kabupaten Tanah Datar yaitu sewa dan. 6523, JDIH. Pentingnya pengelolaan aset itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketata usahaan sebuah instansi. L. Fungsi. pengelolaan aset daerah/barang milik daerah. 2. diskominfo@kolakatimurkab.